Page 82 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

pengakuan kedaulatan. Pada era ini, pemerintah mengalami deisit sebesar Rp 5,1
miliar. Deisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah
dan kebijakan ekspor impor barang, terutama ketika pecah Perang Korea.
Namun sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang
disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia
sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain
kecuali dari hasil perkebunan. Kondisi ini membawa dampak perkembangan
perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi,
bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Di sisi lain pengeluaran pemerintah
semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka deisit
semakin meningkat. Di samping itu, pemerintah belum berhasil meningkatkan
produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk
meningkatkan pendapatan nasional. Kelemahan pemerintah lainnya adalah
politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri,
namun dirancang oleh pemeritah Belanda. Hal ini terjadi akibat dari politik
kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup sehingga usaha
mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak
mampu menghasilkan perubahan yang drastis.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan
tersebut di antaranya adalah melaksanakan industrialisasi, yang dikenal
dengan Rencana Soemitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini
adalah pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen,
pemintalan, karung dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan
produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal
asing.
Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia
mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah Finansial
Ekonomi (Finek). Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956.
Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah
Belanda adalah sebagai berikut:

a. Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB

b. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
c. Hubungan Finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh
diikat oleh perjanjian lain.
Namun, usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda,
sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan
Fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13
Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan
Belanda.

74 Kelas XII SMA/MA