Page 3 - Biaya Tarif PNBP Pengujian berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2017
P. 3

PRESIDEN
                                                REPUBLIK INDONESIA
                                                          -3-




                                     e. Jasa Kalibrasi;

                                     f. Jasa Pelatihan Laboratorium;

                                     g. Jasa Uji Profisiensi;

                                     h. Penjualan Baku Pembanding  dan Hewan Uji; dan

                                     i.  Keq'a sama Penelitian di Bidang Obat dan Makanan
                                        dengan pihak lain.

                               (21 Jenis dan tarif atas jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak
                                     sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
                                     dengan huruf h ditetapkan  dalam La.mpiran  Peraturan
                                     Pemerintah ini.
                               (3) Tarif atas jenis          Penerimaan  Negara Bukan Pajak

                                     sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf i  adalah
                                     sebesar nilai nominal yang tercantum  dalam kontrak kerja

                                     sarna.




                                                                 Pasal 2
                               (1) Tarif atas jenis Penerimaan  Negara Bukan Pajak

                                     sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan
                                     berupa Kalibrasi insitu sebagaimana  dimaksud dalam
                                     Pasal 1 ayat (1) huruf e tidak termasuk biaya transportasi,
                                     akomodasi, dan konsumsi.

                               (21 Biaya  transportasi, akomodasi, dan  konsumsi
                                     sebagaimana dimaksud  pada ayat (l) dibebankan  kepada
                                     wajib bayar sesuai ketentuan  peraturan perundang-
                                     undangan.









                                                                                             Pasal 3.
   1   2   3   4   5   6   7   8