Page 5 - Biaya Tarif PNBP Pengujian berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2017
P. 5

PRESIDEN
                                                REPUBLIK  IN OO N ESIA
                                                          -5-





                                                                 Pasal 5

                               Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan
                               Pengawas Obat dan Makanan wqjib disetor langsung
                               secepatnya ke Kas Negara.




                                                                 Pasal 6

                               Pada saat Peraturan  Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap
                               jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang permohonannya
                               telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini  mulai
                               berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam
                               Peraturan  Pemerintah Nomor 48 Tahun 201O tentang Jenis dan
                               Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku

                                pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.




                                                                 Pasal 7
                                Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
                                Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas

                                Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
                                Badan Pengawas  Obat dan Makanan (Lembaran Negara
                                Republik Indonesia  Tahun 2O1O Nomor 67, Tambahan
                                Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5131) dicabut dan

                                dinyatakan tidak berlaku.




                                                                 Pasal 8
                                Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku  setelah 30 (tiga puluh)
                                hari terhitung sejak tanggal diundangkan.








                                                                                               Agar .
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10