Page 53 - 01 EBOOK Penyelenggaraan Angkutan Barang & Kend Bermotor PM 60 TH 2019
P. 53

- 53-





                                       d.    identitas  Perusahaan  Angkutan  Umum  dan/atau

                                             Awak Kendaraan;
                                       e.    korban  pelanggaran  dalam  hal terjadi  kecelakaan;

                                             dan
                                        f.   identitas pelapor.

                                  (2)  Laporan       sebagaimana        dimaksud       pada     ayat     (1)
                                        disampaikan        kepada       Direktur      Jenderal       untuk

                                        ditindaklanjuti  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
                                        perundang-undangan.

                                  (3)  Dalam hal laporan tidak memuat ketentuan sebagaimana
                                        dimaksud       pada     ayat    (2),    laporan     tidak    dapat

                                        ditindaklanjuti.



                                                                  BAB XII

                                                        KETENTUAN PERALIHAN



                                                                  Pasal 87

                                  Pada  saat  Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku,  Perusahaan
                                  Angkutan  Umum  harus  menyesuaikan  dengan  ketentuan

                                  Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama  1  (satu)
                                  tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.



                                                                  BAB XIII

                                                         KETENTUAN PENUTUP



                                                                  Pasal 88

                                  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
                                  a.    Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  69  Tahun

                                        1993  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Barang  di

                                        Jalan; dan
                                  b.    Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  30  Tahun

                                        2002      tentang       Perubahan         Keputusan        Menteri
                                        Perhubungan  Nomor  KM  69  Tahun  1993  tentang

                                        Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan,

                                  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58