Page 50 - 01 EBOOK Penyelenggaraan Angkutan Barang & Kend Bermotor PM 60 TH 2019
P. 50

- 50-





                                        f.    memalsukan dokumen Angkutan Barang;

                                        g.    mengoperasikan  kendaraan  Mobil  Barang  tidak
                                              dilengkapi dokumen Angkutan Barang;

                                        h.    mengoperasikan kendaraan Mobil Barang yang telah
                                              habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;

                                        i.    melakukan       kelalaian     pengoperasian       kendaraan

                                              Mobil  Barang  sehingga  menimbulkan  kecelakaan
                                             yang mengakibatkan korban jiwa; dan
                                        j.    tidak  melakukan  pembayaran  denda  administratif

                                              atas pelanggaran sedang.



                                                                     Pasal 81

                                  (1)  Terhadap  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                        Pasal 80 dikenai sanksi administratif berupa:
                                        a.    peringatan tertulis;

                                        b.    denda administratif;
                                        c.    pembekuan  izin  penyelenggaraan  Angkutan  Barang

                                              Khusus; dan
                                        d.    pencabutan  izin  penyelenggaraan  Angkutan  Barang

                                              Khusus.

                                  (2)  Pengenaan  sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
                                        diberikan  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  atas  informasi

                                        yang berasal dari:
                                        a.    hasil  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  petugas

                                              pengawas kendaraan bermotor;
                                        b.    hasil  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh

                                              Direktur Jenderal;

                                        c.    laporan dari masyarakat;
                                        d.    informasi dari media massa; dan/atau

                                        e.    laporan dari Perusahaan Angkutan Umum.

                                   (3)  Pengenaan        dan     pencabutan       sanksi     sebagaimana
                                        dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  oleh  Direktur

                                        Jenderal.
                                   (4)  Bentuk  dan  format  peringatan  tertulis,  pembekuan

                                        penyelenggaraan         Angkutan       Barang      khusus,      dan
                                        pencabutan  izin  penyelenggaraan  Angkutan  Barang

                                        khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tercantum
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55