Page 47 - 01 EBOOK Penyelenggaraan Angkutan Barang & Kend Bermotor PM 60 TH 2019
P. 47

- 47 -





                                        k.    informasi      umum        tentang     tanggung  jawab

                                              Perusahaan Angkutan Umum;
                                        l.    penanganan  dan  penyimpanan  barang khusus                 ke

                                              dalam kemasan;
                                        m.  pembatasan  lalu  lintas  di  terowongan  dan  instruksi

                                              tentang perilaku di terowongan meliputi pencegahan

                                              insiden dan tindakan jika terjadi kebakaran; dan
                                        n.    keamanan barang khusus.

                                  (4)  Tata cara pemberian kompetensi Awak Kendaraan barang
                                        khusus  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan

                                        oleh Direktur Jenderal.



                                                                    BAB X

                                                      PERAN SERTA MASYARAKAT



                                                                  Pasal 78
                                  (1)  Masyarakat  berhak  untuk               berperan     serta  dalam

                                        penyelenggaraan Angkutan Barang.
                                  (2)  Peran  serta  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada

                                        ayat (1) terdiri atas:

                                        a.    memberikan masukan kepada instansi pembina lalu
                                              lintas  dan  angkutan  jalan  dalam  penyempurnaan

                                              peraturan  perundang-undangan,  pedoman,  dan
                                              standar teknis di bidang Angkutan Barang;

                                        b.    memantau  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Minimal

                                              Angkutan  Barang  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan
                                              Angkutan Umum;

                                        c.    melaporkan  Perusahaan  Angkutan  Umum  yang
                                              melakukan pelanggaran terhadap Standar Pelayanan

                                              Minimal  Angkutan  Barang  kepada  instansi  pemberi

                                              izin;
                                        d.    memberikan masukan kepada instansi pembina lalu

                                              lintas    dan    angkutan  jalan         dalam     perbaikan
                                              pelayanan Angkutan Barang; dan/atau

                                        e.    memelihara  sarana  dan  prasarana  angkutan  jalan
                                              dan     ikut     menjaga      keamanan,        keselamatan,

                                              ketertiban, dan kelancaran Angkutan Barang.
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52