Page 42 - 01 EBOOK Penyelenggaraan Angkutan Barang & Kend Bermotor PM 60 TH 2019
P. 42

- 42 -





                                        h.   pendaftaran  dan  pendataan  Angkutan  Barang

                                             dengan Kendaraan.
                                  (4)  Sistem  informasi  hasil  pengendalian  dan  pengawasan

                                        sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
                                        a.   laporan pelanggaran dari:

                                              1.   petugas  pada  Unit  Pelaksana  Penimbangan

                                                   Kendaraan Bermotor;
                                             2.    Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  bidang  Lalu
                                                   Lintas dan Angkutan Jalan;

                                             3.    penyidik Kepolisian  Negara  Republik Indonesia;

                                                   dan / atau
                                             4.    masyarakat; dan

                                        b.   hasil  monitoring  dan  evaluasi yang  diselenggarakan
                                             oleh Direktorat Jenderal.

                                  (5)  Sistem  informasi  hasil  penilaian  kinerja  Perusahaan
                                        Angkutan  Umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)

                                        huruf c berupa:

                                        a.   hasil audit Sistem Manajemen Keselamatan; dan
                                        b.   hasil  monitoring  dan  evaluasi yang  diselenggarakan

                                             oleh Direktorat Jenderal.



                                                                  Pasal 69

                                  (1)  Untuk  meningkatkan  kemudahan  pemesanan  pelayanan
                                        jasa  angkutan  barang,  Perusahaan  Angkutan  Umum

                                        dapat     menggunakan          aplikasi     berbasis      teknologi
                                        informasi.

                                  (2)  Perusahaan        Angkutan       Umum       yang  menggunakan

                                        aplikasi  berbasis  teknologi  informasi  dapat  melakukan
                                        transaksi pembayaran secara tunai atau nontunai.

                                  (3)  Penggunaan         aplikasi    berbasis     teknologi     informasi
                                        sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan

                                        secara  mandiri  atau  bekerja  sama  dengan  perusahaan

                                        atau  lembaga  penyedia  aplikasi  berbasis  teknologi
                                        informasi berbadan hukum Indonesia.

                                  (4)  Tata  cara  penggunaan  aplikasi  berbasis  teknologi
                                        informasi  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  dan  ayat

                                        (2)  harus  mengikuti  ketentuan  di  bidang  informasi  dan
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47