Page 39 - 01 EBOOK Penyelenggaraan Angkutan Barang & Kend Bermotor PM 60 TH 2019

- 39 -

Pasal 63

Pedoman tarif Angkutan Barang tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB VI
SUBSIDI ANGKUTAN BARANG

Pasal 64

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus menjamin

tersedianya Angkutan Barang untuk jasa Angkutan Barang.

Pasal 65
Jaminan pemerintah dan/atau pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan
kriteria sebagai berikut:

a. menghubungkan wilayah terisolir;

b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat
pelayanan Angkutan Barang;

c. mendorong pertumbuhan ekonomi;

d. menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah
lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial politik

harus dilayani;
e. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan

tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
f. melayani perpindahan barang dari angkutan sungai,

danau, penyeberangan perintis, angkutan laut perintis,

angkutan udara perintis, atau angkutan kereta api
bersubsidi;

g. melayani daerah transmigrasi dengan kawasan
perkotaan;

h. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau

i. memberikan pelayanan Angkutan Barang yang
terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih

rendah.