Page 35 - 01 EBOOK Penyelenggaraan Angkutan Barang & Kend Bermotor PM 60 TH 2019

- 35 -

(3) Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sesuai dengan contoh 3 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54
Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

ayat (2) huruf a dapat berupa standar kondisi perdagangan
pada penyelenggaraan angkutan multimoda.

Pasal 55
Pembuatan Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (1) dapat melalui Surat Muatan Barang

berbasis aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 56
(1) Surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dibuat oleh
Perusahaan Angkutan Umum.

(2) Surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti pembayaran
sah antara Perusahaan Angkutan Umum pengangkut

barang dan pemilik barang.
(3) Surat perjanjian pengangkutan barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

dan pemilik barang;

b. tarif yang disepakati;
c. jenis dan jumlah barang;

d. asal dan tujuan pengiriman barang;

e. jenis dan kapasitas kendaraan;
f. kepemilikan barang; dan

g. ganti kerugian terhadap pemilik barang dan/atau
premi asuransi terhadap barang yang diangkut.