Page 31 - 01 EBOOK Penyelenggaraan Angkutan Barang & Kend Bermotor PM 60 TH 2019
P. 31

- 31 -





                                  dimaksud  dalam  Pasal  41  ayat  (1)  harus  memenuhi

                                  persyaratan sebagai berikut:
                                  a.   melaksanakan  ketentuan  dalam  izin  penyelenggaraan

                                       yang diberikan;
                                  b.   mematuhi        ketentuan      Standar      Pelayanan      Minimal

                                       Angkutan Barang;
                                  c.   melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;

                                  d.   mendaftarkan  pengemudi  dalam  buku  catatan  unjuk
                                       kerja pengemudi berbasis aplikasi (e-logbook);

                                  e.   mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki surat izin

                                       mengemudi umum sesuai dengan golongannya; dan
                                  f.   memiliki      sertifikasi    personil     penanganan        Barang

                                       Berbahaya.



                                                                  Pasal 46
                                  Izin  penyelenggaraan  Angkutan  Barang  khusus  sebagaimana

                                  dimaksud  dalam  Pasal  44  dapat  menggunakan  teknologi

                                  informasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan.



                                                                  Pasal 47
                                  Sistem  Manajemen  Keselamatan  sebagaimana  dimaksud

                                  dalam  Pasal  45  huruf  c  dilaksanakan  sesuai  dengan

                                  ketentuan peraturan perundangan-undangan.



                                                                  Pasal 48
                                  (1)  Izin  penyelenggaraan  Angkutan  Barang  khusus  untuk

                                       Barang  Berbahaya  harus  mendapat  rekomendasi  dari

                                       menteri      atau     kepala      lembaga      pemerintah       non
                                       kementerian terkait.

                                  (2)  Rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
                                       diberikan oleh:

                                       a.    instansi  yang  berwenang  di  bidang  lingkungan

                                             hidup;
                                       b.    instansi  yang  berwenang  di  bidang  energi  dan

                                             sumber daya mineral;
                                       c.    Kepolisian  Negara Republik Indonesia untuk Barang

                                             Berbahaya kelas  1  (satu) berupa peledak;
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36