Page 221 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 221

Ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat  merupakan  kondisi  dinamis
                         yang  memungkinkan  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  dapat

                         melakukan  kegiatannya  secara  aman,  tenteram,  tertib,  damai,  dan  sejahtera
                         dalam situasi dan kondisi yang kondusif. Bila dicermati situasi dan kondisi saat

                         ini hampir di setiap daerah berpotensi rawan terjadinya konflik sosial sebagai

                         akibat  adanya  tindakan  pemaksaan  kehendak  dari  berbagai  elemen
                         masyarakat tertentu yang secara potensial dapat mengganggu ketenteraman

                         dan ketertiban masyarakat. Apabila eskalasi gejolak sosial tidak diatasi secara
                         efektif,  maka  ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat  akan  berimplikasi

                         terhadap menurunnya kondisi keamanan.


                                Pada Tahun 2020 potensi konflik di Kabupaten Wonogiri, antara lain :

                         ➢  Perkembangan  media  sosial  yang  bermuatan  kepentingan  politik  tertentu
                             dan  berimplikasi  pada  terjadinya  konflik  sosial  baik  horizontal  maupun

                             vertikal.

                         ➢  Perseteruan  antara  kelompok  perguruan  beladiri  PSHT  dan  PSHW  di
                             Kabupaten Wonogiri (Parluh 16 da Parluh 17).

                         ➢  Masih  adanya  perbedaan  persepsi  tentang  pelegalan  aliran  kepercayaan
                             dalam masyarakat.

                         ➢  Dampak ekonomi, politik, sosial, dan keamanan akibat covid-19.
                         ➢  Penyaluran  BLT  yang  kurang  hati-hati,  kurang  tepat  sasaran  dan  kurang

                             efektif  yang  berpotensi  menyebabkan  terjadinya  konflik  horizontal  dan

                             vertikal dalam masyarakat.
                         ➢  Pemberian  asimilasi  berdasarkan  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020

                             tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan
                             anak  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  covid-

                             19.
                         ➢  Terkait  dengan  penggunaan  kata  “nyawiji”  dalam  jargon  masing-masing

                             pasangan  calon  bupati  yang  muncul  pada  acara  deklarasi  damai  dimana

                             kata “nyawiji” akan digunakan dalam alat peraga kampanye. Disamping itu
                             penerapan kampanye dengan protokol kesehatan di tengah pandemi covid-

                             19 menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan kampanye secara virtual,

                             karena banyak daerah di Wonogiri yang susah sinyal menyebabkan kedua
                             pasangan  calon  Bupati  tetap  menggelar  kampanye  tatap  muka  sehingga

                             sangat riskan untuk timbulnya penularan covid-19.



                     _________________________________________________________                                                           217
                     LPPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226