Page 27 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

Pembiayaan Daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah
semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Berdasarkan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah

sebagaimana telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan DPRD Kabupaten

Wonogiri tanggal 25 Juli 2019 Nomor 12/KSB/Tahun 2019 dan Nomor

03 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020,

maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
kebijakan dana perimbangan serta kebijakan lain-lain pendapatan

daerah yang sah.

Upaya perolehan pendapatan daerah yakni salah satunya

dengan kebijakan menerapkan Pajak Daerah, dilakukan dengan

metode peningkatan pelayanan pajak daerah ditempuh dengan
melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (multikanal)

dan tempat-tempat strategis lainnya, melakukan pelayanan pajak
dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah atau

disebut dengan istilah jemput bola. Metode selanjutnya yakni
dengan peningkatan low enforcement ditempuh dengan

memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa

dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah dan
meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam hal penagihan

piutang pajak daerah. Kemudian dengan metode Intensifikasi pajak

daerah ditempuh dengan persiapan pelaksanaan online terhadap 4
(empat) jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan dan pajak parkir, membangun sistem informasi pajak
daerah terkonsolidasi, melakukan pemutakhiran data subyek dan

obyek PBB-P2, melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi dan percepatan

penerimaan DBH pajak daerah, melakukan koordinasi dengan

instansi Pemerintah dan stakeholder yang terkait dengan penentuan
potensi pajak daerah, membangun sistem terintegrasi antara

________________________________________________________ 21
LPPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020