Page 27 - 01_Ebook LKJIP 2020
P. 27

Mainframe                            1

                        Komputer/ PC                        30
                        Laptop                              10

                        Printer                             28

                        Meja Kantor                        137
                        Kursi Kantor                       150

                        Rak / Almari                        20

                        Pesawat Telephone                    1
                        Handy Talky                         17

                        AC Split                            22

                        Televisi                             5
                        Kipas Angin                          6

                        Dispenser                            8

                        Kulkas                               1
                        CCTV                                12






                  1.4   LANDASAN HUKUM
                               Ketentuan peraturan yang mengatur dalam penyusunan laporan kinerja OPD

                         akan disajikan berikut ini :

                               a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
                               b. Undang-undang       Nomor 15      tahun 2004     tentang    Pemeriksaan

                                 Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
                               c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pencapaian

                                 Perencanaan Pembangunan Nasional;

                               d. Undang-Undang       Nomor 32      Tahun 2004     tentang   Pemerintahan
                                 Daerah;

                               e. Undang-Undang       Nomor         32      Tahun 2009             tentang
                                 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

                               f. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akutanbilitas Kinerja

                                 Instansi Pemerintah ;
                               g. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

                                 Reformasi Birokrasi 2010-2025;
                               h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

                                 Pemerintahan;
                               i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

                                 Keuangan Daerah;




                      21   LKJiP Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32