Page 28 - 01_Ebook LKJIP 2020
P. 28

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

                                 dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
                               k. Peraturan  Pemerintah    Nomor     3  Tahun    2007    tentang   Laporan

                                 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
                                 Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

                                 Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
                                 Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

                               l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun       2007     tentang    Pembagian

                                 Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan      Daerah Provinsi,
                                 dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;

                               m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
                                 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

                               n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
                                 Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

                                 Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

                                 Instansi Pemerintah;
                               o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

                                 Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

                                 Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
                               p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

                                 Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
                                 2020-2024;

                               q. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan
                                 Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

                                 Kabupaten Klaten;

                               r. Peraturan  Bupati   Klaten Nomor 98 Tahun 2019 tentang Road Map
                                 Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2021








                  1.5   FUNGSI STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

                             Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten merupakan suatu organisasi perangkat

                        daerah yang memiliki tugas sebagai pendukung pemerintah daerah kabupaten dalam
                        penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang

                        Perhubungan yang telah didelegasikan berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor

                        55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
                        Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.





                      22   LKJiP Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33