Page 33 - 02_EBOOK PP 32 TAHUN 2011
P. 33

- 33 -

                                                         Pasal 73

                                   Pembatasan        ruang      parkir     dapat     dilakukan       dengan
                                   pembatasan:
                                   a.  waktu parkir;
                                   b.  durasi parkir;
                                   c.  tarif parkir;
                                   d.  kuota parkir; dan/atau
                                   e.  lokasi parkir.

                                                         Pasal 74

                                   Pelaksanaan        pembatasan        ruang      parkir     sebagaimana
                                   dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan peraturan daerah.

                                                         Pasal 75

                                   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan
                                   pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
                                   72  diatur  oleh  menteri  yang  bertanggung  jawab  di  bidang
                                   sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.


                                                              [
                                                     Bagian Keenam

                           Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum

                                                         Pasal 76

                                   (1)  Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum
                                         pada  koridor  atau  kawasan  tertentu  pada  waktu  dan
                                         jalan  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60
                                         ayat (2) huruf f meliputi kendaraan tidak bermotor umum
                                         yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.

                                   (2)  Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
                                         di  jalan  nasional,  jalan  provinsi,  jalan  kabupaten,  atau
                                         jalan kota.

                                                         Pasal 77

                                   Pembatasan  lalu  lintas  kendaraan  tidak  bermotor  umum
                                   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76  ayat  (2)  dapat
                                   dilakukan dengan:
                                   a.  pembatasan  berdasarkan  kawasan,  koridor,  atau  ruas
                                       jalan tertentu; dan/atau
                                   b.  pembatasan berdasarkan waktu.


                                                                                               Pasal 78 . . .
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38