Page 36 - 02_EBOOK PP 32 TAHUN 2011
P. 36
- 36 -
b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas
pendukung angkutan umum massal; dan
c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi
untuk kepentingan pelayanan angkutan umum
massal.
Pasal 83
(1) Pengaturan pelaksanaan pembatasan lalu lintas dengan
pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas pada
kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 diatur dengan peraturan
daerah.
(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang
diberlakukan pembatasan lalu lintas dengan
pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas;
b. besaran retribusi pengendalian lalu lintas;
c. tata cara pemungutan dan penggunaan retribusi
pengendalian lalu lintas; dan
d. pemanfaatan retribusi pengendalian lalu lintas.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3529) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 85
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
