Page 6 - 02_EBOOK PP 32 TAHUN 2011

- 6 -

b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan,
mengenai jalan;
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai
operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
d. pemerintah provinsi setempat.

(5) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas
oleh gubernur dilakukan setelah berkoordinasi dengan
pemerintah provinsi yang berbatasan.

(6) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas
oleh bupati atau walikota dilakukan setelah
berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang
berbatasan.

Paragraf 2
Identifikasi Masalah Lalu Lintas

Pasal 6

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu
lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 yang dilaksanakan oleh:
a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
1. penggunaan ruang jalan;
2. kapasitas jalan;
3. tataguna lahan pinggir jalan;
4. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan
pengguna jalan;
5. pengaturan lalu lintas;
6. kinerja lalu lintas; dan
7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
b. menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi:
1. geometrik jalan dan persimpangan;
2. struktur dan kondisi jalan;
3. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung
dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;

4. lokasi . . .