Page 8 - 02_EBOOK PP 32 TAHUN 2011

- 8 -

3. variasi lalu lintas;
4. distribusi arah;
5. pengaturan arus lalu lintas;
6. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
7. kinerja perlengkapan jalan; dan
8. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.
b. menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi:
1. volume lalu lintas; dan
2. kerusakan jalan.
c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
1. volume lalu lintas;
2. tingkat kerusakan jalan;
3. komposisi dan variasi lalu lintas;
4. budaya berlalu lintas;
5. pengaturan lalu lintas;
6. lokasi rawan yang meliputi:
a) gangguan keamanan;
b) kecelakaan;
c) kemacetan; dan
d) pelanggaran lalu lintas;
7. kondisi operasional rekayasa lalu lintas; dan
8. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.
d. gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan
kewenangannya, meliputi:
1. volume lalu lintas;
2. tingkat kerusakan jalan;
3. komposisi lalu lintas;
4. variasi lalu lintas;
5. distribusi arah;
6. pengaturan arus lalu lintas;
7. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
8. kinerja perlengkapan jalan; dan
9. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Paragraf 4
Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang

Pasal 10

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan
orang dan barang.

Pasal 11 . . .