Page 12 - 02_EBOOK PP 32 TAHUN 2011

- 12 -

Pasal 18

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 yang dilakukan oleh:
a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang menimbulkan gangguan
keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
jalan; dan
2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan
pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
b. menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan melalui
inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya
akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur;
c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang menimbulkan atau berpotensi
terjadinya gangguan keamanan, keselamatan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
jalan; dan
2. analisis peningkatan bangkitan dan tarikan lalu lintas
akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman,
dan infrastruktur.
d. gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan
kewenangannya, meliputi:
1. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu
fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur;
2. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang menimbulkan gangguan
keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
jalan; dan
3. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan
pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 9
Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 19

(1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf h bertujuan untuk menetapkan
tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau
persimpangan.

(2) Penetapan . . .