Page 15 - 02_EBOOK PP 32 TAHUN 2011
P. 15
- 15 -
Pasal 24
(1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu
lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang
dilakukan oleh gubernur pada jalan provinsi meliputi:
a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk
yang bersifat umum di semua ruas jalan provinsi; dan
b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk
yang berlaku pada masing-masing ruas jalan provinsi
ditetapkan oleh gubernur.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan,
peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di
semua ruas jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan daerah provinsi.
Pasal 25
(1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu
lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang
dilakukan oleh bupati pada jaringan jalan kabupaten dan
jalan desa meliputi:
a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk
yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten
dan jalan desa; dan
b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk
yang berlaku pada masing-masing ruas jalan
kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh bupati.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan,
peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di
semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan
daerah kabupaten.
Pasal 26
(1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu
lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang
dilakukan oleh walikota pada jaringan jalan kota
meliputi:
a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk
yang bersifat umum di semua ruas jalan kota; dan
b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk
yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kota
ditetapkan oleh walikota.
(2) Ketentuan . . .
