Page 14 - 02_EBOOK PP 32 TAHUN 2011

- 14 -

b. menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi
penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan
jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui penetapan
kelas jalan berdasarkan penyediaan prasarana jalan,
fungsi jalan, dan status jalan;
c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi
penegakan hukum dan manajemen operasional kepolisian;
dan
d. gubernur, bupati, atau walikota, meliputi penetapan
rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan
dan gerakan lalu lintas melalui:
1. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
2. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada
setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

Bagian Ketiga

Pengaturan

Pasal 22

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang
sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,
gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan
kewenangannya melalui penetapan kebijakan penggunaan
jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan
tertentu.

Pasal 23

(1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu
lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada
jaringan jalan nasional meliputi:
a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk
yang bersifat umum di semua ruas jalan nasional;
dan
b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk
yang berlaku pada masing-masing ruas jalan nasional
ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di
bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan,
peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di
semua ruas jalan nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diatur oleh menteri yang bertanggung
jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan.

Pasal 24 . . .