Page 110 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 110
LKjIP Kab. Wonogiri Tahun 2020
2020 % Capaian
Target s/d 2020
Kondisi
Akhir
No Indikator Awal % RPJMD terhadap
Akhir
(2019) Target Realisasi Capaian
(2021) RPJMD
(2021)
1. Angka Kemiskinan 10,25 10,34 10,86 94,97% 9,72 93,42%
Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri, 2020
Pada sasaran ke 21 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Wonogiri
terdapat 1 indikator kinerja yaitu Angka Kemiskinan. Indikator tersebut menjadi
salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU).
Kemiskinan adalah permasalahan multi dimensi, sehingga program-
program yang diformulasikan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan banyak
sekali yang sifatnya lintas urusan. Paket program yang dilaksanakan pada Tahun
2020 meliputi program-program dalam upaya pengurangan beban hidup keluarga
miskin maupun program dalam upaya peningkatan kapasitas ekonominya.
Program-program tersebut antara lain Program Perbaikan Gizi Masyarakat,
Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Masyarakat, Program Kesehatan Penduduk Miskin, Program
Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun, Program Pelayanan Pendidikan
Masyarakat Miskin, Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun, Program Pelayanan
Pendidikan Masyarakat Miskin, Program Pendidikan Non Formal, Program
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Palayanan dan
Rehabilitasi Sosial, Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma,
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program
Pengembangan Lingkungan Sehat, dan Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani. Selain itu program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga
Selain itu program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga diarahkan
untuk meningkatkan akses menuju wilayah-wilayah yang memiliki potensi
ekonomi, sehingga wilayah-wilayah tersebut bisa mengoptimalkan pemanfaatan
potensi sumberdaya yang ada untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain
program pada belanja tidak langsung, upaya penurunan angka kemiskinan juga di
interfensi melalui belanja langsung, diantaranya Bantuan Sosial Rumah Tidak
Layak Huni dan Bantuan Sosial untuk Disabilitas.
104 |
