Page 113 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 113

LKjIP Kab. Wonogiri Tahun 2020

                          -  Meningkatnya  jumlah  masyarakat  yang  kehilangan  pekerjaan  baik  yang

                             bersifat sementara maupun permanen akibat PHK;
                          -  Menurunnya pertumbuhan ekonomi kabupaten terutama pengaruh dampak

                             pandemi pada  masyarakat  yang  bermatapencaharian  di sektor jasa  dan
                             UMKM di bidang industri, trasportasi, dan pariwisata;

                          -  Menurunnya  daya  beli  dan  kemampuan  berinvestasi  masyarakat  akibat
                             dampak Pandemi Covid-19 terutama di sektor non pangan;

                          -  Meningkatnya  belanja  masyarakat  di  sektor  kesehatan  dan  komunikasi

                             yang membutuhkan biaya yang tinggi.
                             Disamping    menunggu  keberhasilan  program  vaksinasi  Covid-19  untuk

                      kembali menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah target Tahun 2021 yaitu
                      9,79% diperlukan upaya :

                      ➢ Perbaikan  DTKS  melalui  intergrasi  dengan  data  kependudukan  sehingga

                         program nangkis tepat sasaran;
                      ➢ Pemetaan  kecamatan  dan  desa  miskin  guna  penentuan  lokus  sasaran

                         program-program penanggulangan kemiskinan;
                      ➢ Pendampingan  perangkat  daerah  terhadap  desa  miskin  sebagai  upaya

                         mengawal sinergisitas program-program kemiskinan;

                      ➢ Memberikan stimulan kemudahan berusaha dan peningkatan ketrampilan bagi
                         UKM produktif;

                      ➢ Melakukan  langkah-langkah  penyelesaian  pemenuhan  layanan  sosial  dasar
                         seperti  akses  kebutuhan  pangan,  pendidikan,  kesehatan  dan  layanan

                         kesejahteraan rakyat lainnya seperti rumah layak huni, akses listrik, akses air
                         bersih dan sanitasi;

                      ➢ Meningkatkan sinergi antar PD dan antar urusan dalam proses perencanaan

                         program-program perangkat daerah penangulangan kemiskinan;
                      ➢ Membangun komitmen dan sinergisitas dengan pemerintah desa untuk sharing

                         pembiayaan  dengan mengalokasikan anggaran  penanggulangan  kemiskinan
                         yang  mencukupi  untuk  mengatasi  permasalahan  kemiskinan  yang  ada  di

                         masing-masing desa melalui APBDes;

                      ➢ Melakukan koordinasi dengan BPS, untuk melakukan harmonisasi kebijakan
                         penanggulangan kemiskinan dan pendataan kemiskinan;

                      ➢ Menciptakan  kesempatan  bekerja  dan  berusaha  secara  luas  bagi  seluruh
                         komponen masyarakat.

                                                                                                        107 |
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118