Page 11 - Modul Ajar Ekonomi Kelas XI

perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud
untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kebijakan iskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk
memperbaiki kondisi perekonomian melalui penerimaan atau pengeluaran
negara. Instrumen kebijakan iskal di Indonesia tercermin dalam pengelolaan
anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Di Indonesia, yang
berwenang untuk melaksanakan kebijakan iskal adalah kementerian keuangan.

Terdapat dua jenis kebijakan fiskal di Indonesia, yaitu:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan ini bias diterapkan dengan cara:
1) Menaikan pengeluaran pemerintah
2) Meningkatkan pembayaran transfer
3) Menurunkan pajak

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif
Kebijakan ini bias diterapkan dengan cara:
1) Menurunkan pengeluaran pemerintah
2) Menurunkan pembayaran transfer
3) Menaikkan pajak

Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia tercermin dalam pengelolaan anggaran
penerimaan dan belanda negara (APBN). Terdapat tiga instrument kebijakan
fiskal, yaitu:

1) Pengeluaran Pemerintah
Instrumen ini bisa digunakan dengan cara menambah atau
mengurangi pengeluaran pemerintah atau belanja negara.

2) Pembayaran Transfer
Instrumen ini bisa digunakan dengan cara menambah atau
mengurangi pembayaran transfer. Pembayaran transfer merupakan
pembayaran atau pemberian dana dari pemerintah tanpa perlu
adanya balas jasa atau timbal balik. Contoh: pemberian jaminan
sosial dan beasiswa kepada mahasiswa.

3) Pajak
Penerapan kebijakan iskal menggunakan instrumen pajak dapat
diterapkan dengan cara menaikan atau menurunkan pajak.

b. Lampiran LKPD

1. LKPD I (Kebijakan Monetet)