Page 2 - LAKIP2021

LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTASI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
RUMAH TAHANANAN NEGARA KELAS I DEPOK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala,

karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja

Akuntabiltas Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini telah selesai
disusun. LAKIP tahun 2021 ini merupakan evaluasi dari Kinerja

Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT)
dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa

Barat untuk Tahun Anggaran 2021. Penetapan kinerja ini merupakan amanah yang

tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instasi Pemerintah. Perjanjian Kinerja ini
akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi

pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Dokumen ini juga disusun sebagai upaya
mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) membutuhkan prinsip-

prinsip transparasi dan akuntabilitas.

Output yang diharapkan dengan diterbitkannya LAKIP Tahun 2021 ini, adalah
terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah dengan efisiensi dan efektifitas dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi serta terwujudnya
perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka

menengah. Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi

acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan
kepercayaan masyarakat atas pelayananan dan kinerja pemerintah khususnya di

Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok.

i