Page 5 - LAKIP2021
P. 5
LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTASI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
RUMAH TAHANANAN NEGARA KELAS I DEPOK
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
R
umah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok adalah salah satu
Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.
Berdirinya Rutan Kelas I Depok berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07-OT.01.03
Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Pembentukan Rumah Tahanan
Negara Kelas I Padang, Bengkulu, Depok dan Weda. Dalam menjalankan tugas
dan fungsinya Rutan Kelas I Depok memilki tugas, tanggung jawab dan
kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembimbingan
dan pembinaan terhadapap warga binaan pemasyarakatan (WBP) baik sebagai
individu, anggota masyarakat, bangsa dan Negara, serta makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dalam rangka pemulihan, kemajuan, penegakkan dan perlindungan
hak asasi manusia.
Sasaran keluaran (output) yang akan dicapai disini adalah unit kerja yang
memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang
berkesinambungan, perencanaan program dan anggaran yang terlaksana secara
tepat waktu, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu,
terintegrasi dan akuntabel
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang
berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instasi Pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi yang bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu,
1
