Page 5 - LAKIP2022
P. 5

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2022 RUMAH
                TAHANANAN NEGARA KELAS I DEPOK


                                                         BAB I
                                                   PENDAHULUAN



                   A.  Latar Belakang


                       Rumah  Tahanan  Negara  (Rutan)  Kelas  I  Depok  adalah  salah  satu  Unit


               Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

               Manusia Jawa Barat. Berdirinya Rutan Kelas I Depok berdasarkan Keputusan Menteri


               Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  M.HH-07-OT.01.03

               Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Pembentukan Rumah Tahanan Negara


               Kelas  I  Padang,  Bengkulu,  Depok  dan  Weda.  Dalam  menjalankan  tugas  dan

               fungsinya  Rutan  Kelas  I  Depok  memilki  tugas,  tanggung  jawab  dan  kewenangan

               dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembimbingan dan pembinaan


               terhadapap  warga  binaan  pemasyarakatan  (WBP)  baik  sebagai  individu,  anggota

               masyarakat, bangsa dan Negara, serta makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka


               pemulihan, kemajuan, penegakkan  dan perlindungan hak asasi manusia.


                       Sasaran  keluaran  (output)  yang  akan  dicapai  disini  adalah  unit  kerja  yang


               memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan,

               perencanaan  program  dan  anggaran  yang  terlaksana  secara  tepat  waktu,


               pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan

               akuntabel.



                       Berdasarkan  hal  tersebut  Pemerintah  menerbitkan  dasar  hukum  yang

               berkaitan  dengan  terselenggaranya  good  governance,  yaitu  Peraturan  Presiden

               Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja


               Instansi  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan



                                                                                                       1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10