Page 6 - LAKIP2022
P. 6

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2022 RUMAH
                TAHANANAN NEGARA KELAS I DEPOK


               Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  53  tahun  2014  tentang  Petunjuk

               Teknis  Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  Atas  Laporan

               Kinerja Instasi Pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya integrasi,


               sinkronisasi  yang  bersinergi  antar  daerah,  antar  ruang,  antar  waktu,  antar  fungsi

               pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini Rutan Kelas


               I Depok membuat laporan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan

               menuangkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LKjIP)



                       LKjIP berisi informasi capaian kinerja instasi pemerintah yang dapat digunakan

               sebagai  komunikasi  pertanggung  jawaban  dan  peningkatan  kinerja  instansi


               pemerintah, dan rutin dilaporkan sekali dalam setahun. Dalam LKjIP  disajikan capaian

               pelaksanaan program dan kegiatan pada Rutan Kelas I Depok beserta analisisnya,

               dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2022.



                   B.  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

               1.  Tugas dan Fungsi



                       Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-

                PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara


                Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara,  Rumah  Tahanan  Negara  (Rutan)

                adalah  unit  pelaksana  teknis  dibidang  penahanan  untuk  kepentingan  penyidikan,


                penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  yang  berada  di  bawah  dan

                bertanggung jawab langsung kepada Kepada Kepala Kantor Wilayah Kehakiman.


                Rutan  Kelas  I  Depok  mempunyai  tugas  melaksanakan  perawatan  terhadap

                tersangka  atau  terdakwa  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang








                                                                                                       2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11