Page 19 - Buku Saku Digital Pengelolaan keuangan desa 2023
P. 19

BAB III




          3.2 Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI



              Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ASN memiliki kedudukan dan peran
          dalam NKRI, kedudukan dan peran tersebut dijelaskan di dalam agenda IV pelatihan
          dasar CPNS yaitu Manajemen ASN dan SMART ASN.


           3.2.1 Manajemen ASN



              Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang
          profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari
          praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada
          pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya
          aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

          Sistem merit adalah kebijakan dan
          manajemen ASN yang berdasarkan pada
          kualifikasi,  kompetensi   dan    kinerja
          secara adil dan wajar dengan tanpa
          membedakan latar belakang politik, ras,
          warna kulit, agama, asal usul, jenis
          kelamin, status pernikahan, umur, atau
          kondisi kecacatan.

          Berdasarkan    jenisnya,  Pegawai    ASN    Pembina      Kepegawaian      berdasarkan
          terdiri atas:                               perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan
                                                      Instansi Pemerintah untuk jangka waktu
          1) Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
                                                      tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
          2) Pegawai        Pemerintah       dengan   pemerintahan. Dengan kehadiran PPPK
              Perjanjian Kerja (PPPK).                tersebut    dalam    manajemen      ASN,

          PNS merupakan warga negara Indonesia        menegaskan bahwa tidak semua pegawai
          yang memenuhi syarat tertentu, diangkat     yang bekerja untuk pemerintah harus
          sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh       berstatus PNS, namun dapat berstatus
          pejabat   pembina    kepegawaian    untuk   sebagai pegawai kontrak dengan jangka
          menduduki       jabatan     pemerintahan,   waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk
          memiliki nomor induk pegawai secara         menciptakan      budaya     kerja    baru
          nasional. Sedangkan PPPK adalah warga       menumbuhkan suasana kompetensi di
          Negara Indonesia yang memenuhi syarat       kalangan birokrasi yang berbasis pada
          tertentu, yang diangkat oleh Pejabat        kinerja.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24