Page 22 - Buletin Edisi 8
P. 22
Komisi II, lanjut Imam, telah menghasilkan
rumusan pola kebijakan yang harus diambil
dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan
Kemenkumham RI.
Mulai dari Komisi I: Perencanaan dan Keuangan,
Komisi II: Sumber Daya Manusia, Komisi III:
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
dan Komisi IV: Barang Milik Negara (BMN) telah
membahas strategi untuk mencapai percepatan
kinerja program di masing-masing bidang.
"Dari 8 permasalahan yang ada, kami
mengusulkan 9 poin upaya percepatan yang
bisa dilakukan untuk optimalisasi kinerja,"
tuturnya.
Sebelumnya, empat komisi yang terdiri dari
Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pusat dan Kantor
Wilayah dibentuk untuk menyusun strategi
percepatan pelaksanaan program dan target
kinerja pada Kemenkumham pada Rapat Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK)
Dukungan Manajemen Tahun 2023 sejak hari Kemenkumham, Y. Ambeg Paramarta selaku
pertama kegiatan (16/7). Masing-masing Ketua Steering Committee Kegiatan dan juga
dengan pembahasan yang berbeda. narasumber dari KemenPAN-RB juga
memberikan input-input dalam penyusunan
strategi kebijakan kepegawaian ini.
Diharapkan melalui kegiatan Rakor Dukungan
Manajemen ini, seluruh peserta kegiatan dapat
memperoleh wawasan yang lebih baik dan
merumuskan langkah-langkah strategis guna
meningkatkan kinerja program DUKMAN di
tahun 2023. Semua pimpinan tinggi yang
terlibat dalam kegiatan ini bertekad untuk
bekerja secara kolaboratif demi mewujudkan
tujuan yang telah ditetapkan.
17
