Page 144 - KM IPS-BS-KLS-IX

Wawasan

UUD RIS 1949 dan UUDS 1950

Selain mengalami perubahan sistem pemerintahan, pada masa Orde
Lama Indonesia juga pernah mengalami perubahan bentuk negara dari
kesatuan menjadi serikat atau federasi. Dampaknya, konstitusi negara atau
Undang-Undang Dasarnya pun ikut mengalami perubahan. Apakah kalian

tahu, selain Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia pernah memiliki
undang-undang yang lain? Undang-undang tersebut di antaranya adalah
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 (UUD RIS 1949)

dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).

b. Proses Pembangunan
Tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan

Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri
Kemakmuran, Dr. A.K. Gani. Badan ini bertugas menyusun rencana
pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun

ke depan. Kerja Badan Perancang Ekonomi kemudian diperkuat dengan
pemebentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 12 April 1947 yang
diketuai oleh Mohammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan
data dan mempelajari strategi pembangunan yang bisa menjadi saran
bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi di tengah

upaya mempertahankan kemerdekaan.
Panitia Pemikir Siasat Ekonomi kemudian menghasilkan dokumen

perencanaan pertama dalam sejarah pembangunan di Indonesia
yang bernama “Dasar-dasar Pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi
Indonesia.” Dalam perkembangannya, Panitia Pemikir Siasat Ekonomi
tidak bisa bertugas optimal karena situasi politik yang tidak menentu.
Meski demikian, pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh

tiga kelembagaan, yaitu: 1. Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan
dan Industri; 2. Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara;

136 Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs Kelas IX