Page 87 - KM IPS-BS-KLS-IX

■ Sanksi Hukum Bagi Pembuat Uang Rupiah Palsu

Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan
di pasal 36 bahwa siapa saja yang membuat atau menggunakan uang
rupiah palsu akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Sementara pasal 37 menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang membuat
atau memperjualbelikan alat atau bahan pembuat uang rupiah palsu akan
dikenai sanksi pidana penjara paling lama seumur hidup dan denda paling
banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Pengayaan. Menurutmu mengapa pembuatan dan
peng gunaan uang palsu adalah tindakan yang tidak
boleh dilakukan? Apa dampak kerugian dari tindak-

an tersebut bagi negara dan masyarakat?

3. Bagaimana Bentuk Lembaga Keuangan di Masyarakat?

Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan
kepada masyarakat. Lembaga keuangan resmi diatur oleh regulasi
(peraturan) yang merujuk pada Undang-Undang yang berlaku. Di Indonesia,

lembaga keuangan dibagi ke dalam Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank. Baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga
Keuangan Bukan Bank, keduanya adalah badan yang melakukan kegiatan

dalam menghimpun dana dan menyalurkannya untuk pembiayaan
berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, perbedaannya adalah Lembaga
Keuangan Bank memiliki kewenangan yang lebih luas berupa penawaran
jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penerbitan rekening,
pembuatan tabungan berjangka, dan lain sebagainya. Sementara Lembaga

Keuangan Bukan Bank tidak memiliki kewenangan tersebut. Contoh
Lembaga Keuangan Bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank
Perkreditan Rakyat. Sementara Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah

Tema 02: Perkembangan Ekonomi Digital 79