Page 159 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-
ketentuan undang-undang ini.”

Pengakuan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional secara
tegas dinyatakan di dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA. Dalam Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan
hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum
adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian
rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bolah bertentangan dengan
undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang tinggi.

Dalam Pasal 5 dinyatakan pula sebagai berikut :
Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan
sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum
dalam undang-undang ini dengan peraturan perundangan lainnya,
segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada
hukum agama.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 UUPA tersebut, hukum tanah yang
berlaku tersebut adalah hukum adat dengan persyaratan pembatasan tertentu.
Adanya persyaratan ini mengisyaratkan bahwa hukum adat berkedudukan
sebagai hukum pelengkap. Persyaratan dan pembatasan berlakunya hukum
adat dan hukum tanah nasional secara tegas dimuat dalam pasal 5 UUPA,
yaitu :
1. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara

2. Tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUPA itu sendiri
4. Tidak bertentangan dengan peraturan agraria lainnya
5. Harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama

Dalam kaitan dengan pengakuan hak ulayat atau hak komunal masya-
rakat hukum adat dalam Pasal 3 UUPA dapat dikemukakan bahwa ada dua
syarat yaitu:

142