Page 154 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

dipersamakan dengan hak milik yang sering disebut sebagai “hak milik adat”.

Pemberian hak-hak perorangan atas tanah yang dibebankan atas Hak
tanah adat atau ulayat, oleh Ter Haar dilihat sebagai suatu perbuatan hukum
sepihak dari masyarakat terhadap hak ulayatnya. Perbuatan sepihak itu
dilihatnya sebagai memberi hak perorangan atas tanah ulayat yang dihisap
dari hak ulayat. Oleh karenanya perbuatan itu dilihat sebagai perbuatan
mengalihkan hak, suatu “transaksi” hak atas tanah, yaitu hak ulayat ke hak
perorangan, dengan istilahnya Ter Haar itu disebut sebagai grondtransktie .
167
Untuk melaksanakan hak memakai dan memanfaatkan tanah ulayat,
hak-hak perorangan yang membebani tanah ulayat tetap tunduk pada asas
hukum tanah adat yang pertama dan utama yaitu: “di dalam pemakaian dan
pemanfaatan tanah ulayat atas dasar perorangan, kekuasaan masyarakat yang
bersumber pada hak ulayatnya tidak hilang atau tersisihkan oleh hak-hak
perorangan yang membebaninya. Segala macam hak perorangan atas tanah
ulayat tetap hanya menampung di atas hak ulayat” dengan asas ini berarti
bahwa setiap macam hak perorangan yang ada di atas tanah ulayat, tetap berada
dalam pengaruh dan pengawasan masyarakat sebagai pelaksanaan hak ulayat.
Dengan demikian setiap waktu masyarakat dapat mencampuri dalam urusan
pemakaian dan pemanfaatan hak perorangan oleh yang bersangkutan ada hal-
hal yang tidak sesuai atau berlawanan dengan prinsip-prinsip pemberian hak
perorangan tersebut.

Dalam sistem hukum adat, hak-hak pemakai dan pemanfaatan atas tanah
ulayat ada bermacam-macam. Berdasar pada pemakaian atas pemanfaatan,
ada hak-hak sebagai berikut: 168
(1) Hak kampung dan halaman
(2) Hak sawah, ladang atau empang

(3) Hak hutan
(4) Hak mengambil hasil
(5) Hak tanah kuburan

(6) Hak tanah lapang

167 Moh Koesno, Op Cit, hal.128
168 Ibid, hal 77

137