Page 149 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Dengan perkembangan pembangunan yang sangat cepat saat ini di
butuhkan tanah-tanah sehingga terjadi pelepasan bagian-bagian tanah dalam
wilayah hak ulayat oleh pemiliknya kepada pemerintah ataupun kepada
perseorangan. Namun demikian masih juga terdapat wewenang masyarakat
hukum adat tersebut atas tanah-tanah yang berada dalam lingkup wilayah hak
ulayatnya, terhadap ganti rugi tidak saja masyarakat hukum adat itu saja yang
menerima namun diberikan kepada kepala masyarakat hukum atas mewakili
masyarakat hukum adat.

Di dalam masyarakat hukum adat dijumpai wewenang untuk bertindak
dengan maksud menjaga kekayaan masyarakat hukum adat, tetapi wewenang
itu tidak sebegitu besar sehingga hanya menyerupai kekuasaan untuk
meniadakan hak masyarakat hukum adat untuk menjual atau melepaskan
hak katas tanahnya kepada orang yang bukan merupakan warga persekutuan
masyarakat hukum adat. Dengan demikian hubungan masyarakat hukum adat
dengan tanah mengandung berbagai makna yang strategis dalam kehidupan
masyarakat seperti aspek politik.
Tanah merupakan dasar untuk memperluaskan wilayah kekuasaan dalam
mempertahankan kelangsungan hidup dan tanah sebagai kekuatan dalam
melakukan persaingan dengan kelompok yang berada pada perbatasannya.
Sedangkan sebagai aspek ekonomi tanah merupakan lambang kesejahteraan
dan kejayaan sehingga dianggap sebagai harta benda warisan nenek moyang
yang tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun kecuali anak cucunya
sendiri. Dilihat dari aspek sosial budaya tanah adalah tempat berlindung dan
hidupnya para arwah nenek moyang sebagai pendahulu yang menguasai
wilayah tersebut dalam wujud alam gaib yang besifat religius magis sebagai
pelindung dan pemelihara kesuburan tanah leluhurnya.

Tanah yang digunakan sebagai objek yang digunakan untuk memenuhi
kepentingan manusia dalam pengertian dasar bahwa bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dan ruang angkasa merupakan Karunia
Tuhan bagi kehidupan manusia, yang mana kekuasaan menjalankan hubungan
kepunyaan itu dilakukan dalam hak dan kewajiban yang berimbang. Hak
yang diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan apa yang secara bebas
boleh dilakukannya.

132