Page 145 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Penggunaan istilah Beschikkingrecht sudah dikenal sebelum Van
Vollenhoven memperkenalkannya. Di barat pada zaman Romawi adalah
merupakan kekuasaan romawi pada suatu daerah. Emperium Romawi adalah
merupaka tuan (dia berkuasa karena merupakan tuan). Pendekatan subjek
yaitu siapa yang berkuasa. Beberapa daerah seperti di Maluku terpengaruh
dengan Beschikkingrecht oleh pendahulu adalah tanah yang bertuan (Raja) oleh
sebab itu di sebut dengan tanah adat. Adapun aspek hukum pada pertuanan
lebih mengutamakan penguasan yang mengarah kepada kepemilikan yang
mengeksklusifkan diri (artinya orang tidak boleh).

Tanah adat sering diartikan sebagai wilayah atau tempat dimana masya-
rakat hukum adat mempunyai otoritas untuk mendapat kehidupan. Wilayah
dimana mereka menjadikannya sebagai tempat untuk mendapat kehidupan
baik secara material (makan, minum) maupun secara immaterial (spiritual).
Oleh karenanya itu wilayah-wilayah itu seperti seperti itu dijadikan wilayah
yang bersifat sakral sehingga setiap tindakan atas otoritas membutuhkan
tindakan magis religius. Beschikkingrecht atau hak ulayat menurut hukum adat
ada di tangan suku/masyarakat hukum/desa. Adapun berlakunya menurut Ter
Haar adalah sebagai berikut :
159
a. Berlaku ke dalam

1. Masyarakat hukum/anggotanya bersama-sama dapat mengambil
manfaat dari tanah serta tumbuh–tumbuhan maupun hewan liar
yang hidup diatasnya.
2. Anggota suku/masyarakat hukum, untuk keperluan sendiri berhak
untuk berburu, mengumpulkan hasil hutan (yang kemudian
dimiliki dengan hak milik) bahkan berhak memiliki beberapa
pohon yang tumbuh liar apabila pohon itu dipelihara olehnya
3. Mereka mempunyai hak untuk membuka tanah dengan penge-
tahuan kepala suku/masyarakat hukum. Pembukaan tanah dengan
pengetahuan kepala suku/masyarakat hukum/desa, merupakan
suatu perbuatan hukum yang mendapat perlindungan dalam
masyarakat itu. Hubungan hak antara orang yang membuka tanah

159 Imam Soetiknjonhal 45-47

128