Page 144 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

telah ada sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai
makhluk sosial tentunya mereka tidak hidup sendiri tetapi hidup secara
bersama berkelompok. Dalam kehidupan bersama itu mereka mengatur diri
dan anggota masyarakat yang lain menurut kebiasaan yang dianggap sebagai
tatanan hukum. Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus pada akhirnya
hukum adat yang diakui lewat lembaga-lembaga adatnya. Masyarakat hukum
adat akan tunduk dan terikat pada aturan hukum adatnya. Masyarakat hukum
adat sendiri adalah sekelompok orang-orang yang hidup dalam suatu ikatan
persaudaraaan yang sangat kuat sekali berdasarkan faktor keturunan dalam
mempertahankan dirinya mereka mengangkat salah seorang dari mereka
sebagai pemimpin yang mempunyai kekuasaan yang mana terbatas terhadap
wilayah dan kepada masyarakat dimana pemimpin itu diangkat.

Tanah bagi suatu masyarakat hukum adat sangatlah penting, mengingat
adanya hubungan yang erat antara masyarakat adat dengan tanah atau wilayah
tertentu yang biasanya disebut tanah ulayat. Tanah yang disebut sebagai milik
masyarakat hukum adat tersebut mempunyai pengertian adanya hak dari
masyarakat hukum adat terhadap suatu wilayah tertentu yang cukup luas.
Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah tempat mereka
berpijak mewarnai berbagai fungsi tanah bagi kehidupan manusia, yakni
sebagai tempat berusaha, mendirikan tempat tinggal, tempat mereka makan,
tempat mereka dimakamkan dan tempat berbagai aktifitas sosial lainnya.
Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah seperti ini adalah hubungan
menguasai, bukan memiliki yang bersifat perdata, artinya dimana mereka bisa
menduduki tanah tersebut disitulah mereka bisa menguasai.

Hak masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu itu biasanya disebut
Hak Ulayat. Menurut Van Vollenhoven hak ulayat atau hak pertuanan
ini disebut dengan beschkkingrecht yang artinya menggambarkan tentang
hubungan antara persekutuan dengan tanah itu sendiri. Hak persekutuan
hukum adat tersebut berada dalam suatu beschikkingsgebeid dari desa. Luasnya
wilayah tidak hanya bersamaan dengan luasnya pemukiman, di tambah
wilayah-wilayah pertanian tetap, tetapi juga meliputi hutan penebangan kayu
maupun yang bagian-bagian tertentunya menjadi ladang pertanian.

127