Page 142 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

membayar dana pengakuan di muka serta dana ganti rugi di kemudian
hari. Hak sedemikian ini, hanya dapat dimiliki oleh orang tersebut dalam
tempo yang terbatas, biasanya dalam praktek yaitu satu panen saja. Dengan
kemungkinan untuk dilanjutkan lagi. Orang luar tersebut tidak akan pernah
memiliki hak untuk memiliki tanah tersebut, bahkan hak-hak mereka dapat
saja dibatasi oleh persekutuan dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang
berhubungan dengan tanah.

Hal lain yang dapat menimbulkan konflik di bidang pertanahan
adalah karena tidak jelasnya pembatasan daerah atau tanah persekutuan atau
beschikingsrecht. Artinya, ukuran yang digunakan dalam bidang pertanahan
menurut hukum adat adalah konstruksi yuridis yang abstrak. Sehingga batas-
batas pertanahan antara persekutuan hukum adat yang satu dengan yang
lainnya yang bertentangan sering kali tidaklah jelas adanya.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Hak Subjek Hukum Privat
Orang Pribadi Atas Tanah dalam Hukum adat

Sebagian besar masyarakat Indonesia dalam penghidupannya tergantung
pada pertanahan, artinya ketergantungan masyarakat terhadap tanah sangat
tinggi. Tanah bagi masyarakat dianggap sangat penting. Dari segi filsafatnya,
tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka. Tanah merupakan
tempat lahir, tempat hidup, tempat beribadah dan juga tempat mati. Sebagai
tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah tempat anak
cucu di lahirkan. Sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah
atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat. Tanah
dijadikan tempat untuk beribadah, berbakti dan untuk memuja. Sebagai
tempat mati, setiap kaum harus memiliki tanah perkuburan agar jenazah
dapat dimakamkan. Hubungan antara tanah dengan masyarakat yang berada
diatasnya akan selalu terjalin dalam berbagai kepentingan.
Tanah merupakan sesuatu yang berhubungan dengan para leluhurnya,
karena tanah bagi masyarakat adat mempunyai nilai khusus dan sangat
157
penting dalam pengabdiannya. Hukum Adat sendiri memberi penilaian
157 Djuhsendah Hasan, “Rumah Vertikal Berdasarkan Sistem Srata Title Suatu
Alternatif Dalam Penilaian Rumah Oleh Orang Asing”, Dalam Majalah Hukum Nasional,

125