Page 146 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

dengan tanah yang dibuka, makin lama makin kuat apabila tanah
tersebut terus menerus dipelihara/digarap, dan akhirnya dapat
menjadi hak milik si pembuka. Sekalipun demikian hak ulayat
masyarakat hukum atas tanah itu tetap ada walaupun melemah.
Apabila tanah yang sudah dibuka itu kemudian dibiarkan tidak
diurus/ditelantarkan, maka tanah akan kembali menjadi tanah
Hak Ulayat masyarakat hukum/desa. Lain dari pada itu transaksi-
transaksi penting mengenai tanah harus dengan dukungan
(medewerking) kepala suku/ masyarakat hukum /desa-desa.

4. Oleh masyarakat hukum sendiri dapat ditentukan bagian-bagian
wilayah yang akan digunakan untuk tempat pemukiman, tempat
untuk makam, pengembalaan umum, sawah dan lain-lain
keperluan bersama
b. Berlaku keluar

1. Anggota suku bangsa lain (juga tetangga) tidak boleh mengambil
manfaat dari tanah daerah hak ulayat, kecuali dengan izin kepala
suku/masyarakat hukum, dan dengan memberi semacam hadiah
kecil (uang pemasukan, Aceh; Mesi, Jawa) lebih dulu. Izin yang
diberikan kepada suku bangsa lain bersifat sementara, misalnya
untuk selama satu musim panen. Dalam prinsip anggota lain suku
lain tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah-tanah tersebut.
2. Suku bangsa/masyarakat hukum yang mempunyai hak ulayat atas
wilayahnya, bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi dalam
wilayah itu. Misalnya, apabila ada anggaota suku bangsa lain
ditemukan meninggal atau di bunuh di dalam wilayah tersebut,
maka suku/masyarakat hukum wilayah yang bersangkutan
bertanggung jawab untuk mencari si pembunuh atau membayar
denda.
Apabila dilihat dari daya berlakunya Hak Ulayat, maka jelas terlihat
bahwa persekutuan hukum adat mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda
terhadap Hak Adat atau Hak Ulayat yakni:

129