Page 115 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

a) Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila.

b) Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-
cita politiknya.

c) Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah.

d) Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling
sedikit di seperempat jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang-cabang

itu harus sekurang-kurangnya, seperempat dari jumlah daerah tingkat II

seluruh wilayah RI.
e) Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai.

f) Presiden berhak membubarkan partai, yang programnya diarahkan untuk
merongrong politik pemerintah atau yang secara resmi tidak mengutuk

anggota partai yang membantu pemberontakan.

Mendekati tahun 1965 kegiatan PKI semakin aktif. Diantara seluruh partai

politik yang semakin redup. Kemajuan pesat dari PKI runtuh seketika saat

terjadi kejadian Lubang Buaya. Pada tanggal 30 September 1965 PKI
menculik 7 Jendral TNI AD dan melakukan pembantaian yang tak

berperikemanusiaan.

3. Partai Politik Masa Orde Baru

Berakhirnya kekuasaan presiden Soekarno yang diserahkan kepada Jendral TNI
AD bernama Soeharto maka masa dimulainya Orde Baru. Terjadi perubahan dalam

tubuh partai yang dilakukan pertama kali adalah dirombaknya tokoh Partai PNI,

yaitu dengan menyisihkan tokoh-tokoh yang dekat dengan penguasa. Serta muncul
partai baru, yaitu Partai Muslim (PERMUSI) yang merupakan partai penampung

aspirasi politik umat Islam. Pemilihan umum tahun 1971 diikuti 9 partai politik dan

golongan karya. Golongan karya adalah partai baru yang mendapat dukungan
pemerintah dan ABRI. ABRI mendominasi partai Golongan Karya. Pada tahun 1973

terjadi peleburan partai politik atau fusi. Melalui UU No. 3 Tahun 1973 pemerintah

menyederhanakan jumlah partai dengan kebijakan fusi partai. Empat partai politik
Islam yaitu NU, Parmusi, Partai Serikat Islam, dan Perti bergabung menjadi Partai

Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lainnya yaitu PNI, Partai Kristen
Indonesia, Pemilihan umum pertama masa Orde Baru tahun 1971 dirancang untuk

BAB 4 DEMOKRASI | 103