Page 110 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

4. Demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan Sila keempat adalah demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dan
konsensus. Demokrasi muncul dari pengakuan bahwa manusia mempunyai

kedudukan, hak, dan tanggung jawab yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan

Yang Maha Esa. Di bawah ini contoh penerapan sila keempat demokrasi Pancasila:
“Menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah untuk mufakat.” Menerima dan

mempertimbangkan pendapat orang lain. Menerima dan mengevaluasi konsekuensi

keputusan yang disarankan. Implementasi hasil keputusan rekomendasi.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila kelima, keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia, adalah masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya
bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum,

artinya. Di bawah ini adalah contoh pelaksanaan sila kelima demokrasi Pancasila.

Hal tersebut untuk menumbuhkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong
royong di seluruh masyarakat Indonesia. Kita akan sadar akan perilaku adil

terhadap orang lain, melindungi hak dan kewajiban kita, dan menghormati martabat

orang lain. Agar hidup rukun dan damai, marilah kita tumbuhkan semangat gotong
royong. Untuk mengenal gerakan menuju terwujudnya demokrasi Pancasila

(Aprilyautami et al., 2024).

Dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan

Indonesia yang berlandaskan pada musyawarah, perwakilan, dan nilai-nilai Pancasila,
termasuk ketuhanan dan kemanusiaan. Penerapan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

dalam kehidupan sehari-hari penting untuk mencegah perpecahan dan menjaga

keutuhan bangsa. Meskipun pelaksanaan demokrasi menghadapi berbagai tantangan,
hal ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan proses politik di Indonesia. Ciri-ciri

utama Demokrasi Pancasila menekankan kedaulatan rakyat, penghormatan terhadap

hak asasi manusia, dan keadilan sosial, yang harus diimplementasikan oleh seluruh
warga negara.

F. Demokrasi Partai Politik dan Pemilihan Umum
Dasar hukum yang mengatur mengenai partai politik di Indonesia adalah Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik mengatur ketentuan mengenai partai politik mulai dari

BAB 4 DEMOKRASI | 98