Page 107 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

kompleksitas yang unik (Suliantoro & Runggandini, 2018) Dalam praktiknya

demokrasi berkeadilan sosial diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program
yang focus pada pemerataan hasil pembangunan, penghapusan diskriminasi yang

ditandai dengan kebijakan dan hukum yang melindungi hak hak semua warga

Negara, akses universal terhadap layanan public (pendidikan, kesehatan, air bersih,
dan transportasi), adanya pemberdayaan kelompok kelompok masyarakat yang

rentan seperti orang miskin, minoritas, dan yang tinggal di daerah terpencil, serta

pemerintah menerapkan kebijakan yang memastikan redistribusi kekayaan agar
ketimpangan ekonomi tidak terlalu lebar melalui pajak progresif, program

kesejahteraan sosial, subsidi, dan layan public yang gratis atau terjangkau bagi
semua warga Negara Indonesia.

Satu pilar demokrasi Indonesia, yang menjadi khasnya demokrasi Indonesia dari
penjelasan di atas adalah “Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang

disebut “Teodemokrasi.” Dengan kata lain, demokrasi universal adalah demokrasi yang

praksis-empirisnya bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah
demokrasi yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan hal tersebut, maka

kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan itu terikat oleh supremasi demokrasi
atau kedaulatan rakyat dan supremasi hukum atau konstitusi. Demokrasi dan konstitusi

merupakan sarana ideal dalam menjaga batas-batas kekuasa an agar tidak terlampaui

oleh suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang masuk kedalam kategori
penyalahgunaan kekuasaan, sehingga jelas bahwa ruang gerak kekuasaan itu tidak

bersifat absolut, melainkan sesuatu yang relatif karena terbatas pada tindakan atau

perbuatan pemerintahan yang secara tegas diatur dalam suatu instrument hukum,
dimana hukumnya itu sendiri dihasilkan dari suatu mekanisme yang demokratis.

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi konstitusi di Indonesia didasarkan pada

sepuluh pilar yang merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pilar-pilar
tersebut meliputi prinsip-prinsip yang mengutamakan Ketuhanan Yang Maha Esa,

penghormatan terhadap hak asasi manusia, kecerdasan dalam pengambilan keputusan,

kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, penerapan negara hukum,
independensi peradilan, kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat, serta keadilan

sosial. Keseluruhan pilar ini berfungsi untuk menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip
demokrasi yang adil dan beradab, serta mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral

BAB 4 DEMOKRASI | 95