Page 104 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

5 Demokrasi yang Menetapkan Pembagian Kekuasaan

Demokrasi berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan serta interaksi antara
lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan tersebut (Pangaribuan et al.,

2023). Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan Negara adalah sistem

pemerintahan dimana kekuasan Negara dibagi menjadi beberapa lembaga yang
saling independen dan mengawasi, agar tidak ada konsentrasi kekuasaan pada satu

pihak. Dalam sistem ini kekuasaan Negara dibagi menjadi tiga badan yang

bertanggung jawab yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pembagian kekuasaan
ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekuasaan dipegang oleh pribadi atau

individu dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara adil dan efektif.
Dalam demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan, konstitusi atau undang

undang dasar Negara secara jelas mendefinisikan batas batas kekuasaan setiap

lembaga.

6 Demokrasi yang Menjamin Otonomi Daerah

Pada era reformasi, pemerintah Indonesia memulai langkah signifikan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan desentralisasi. Otonomi

daerah menjadi salah satu alat utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi
regional dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah

dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik unik

daerah masing-masing (Bahasoan et al., 2024) Demokrasi yang menjamin otonomi
daerah adalah sistem pemerintahan dimana pemerintah pusat memberikan

wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan

daerah mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. hal ini
merupakan implementasi dari undang undang no 23 tahun 2014 tentang

pembentukan daerah otonom pada kabupaten kota dan provinsi, Dalam sistem ini

daerah memiliki kebesan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri
dalam berbagai bidang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

7 Demokrasi yang Menerapkan Konsep Negara Hukum
Negara dengan sistem demokrasi perlu menjaga keselarasan antara struktur

politik tingkat atas dan tingkat bawah. Hal ini dapat dicapai dengan adanya aturan-
aturan baku atau pedoman yang disepakati dan diterapkan secara bersama yang

BAB 4 DEMOKRASI | 92