Page 108 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

dalam pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak hanya bertumpu

pada proses politik, tetapi juga pada integritas moral dan etika yang berlandaskan pada
Ketuhanan, menjadikannya sebagai teodemokrasi yang khas.

E. Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem pemerintahan yang berpedoman pada
politik melalui proses permusyawaratan dan perwakilan yang berlandaskan ketuhanan

dan kemanusiaan, serta berkeadilan dan beradab. Penerapan demokrasi Pancasila

dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencegah
perpecahan yang dapat merugikan negara.

Tantangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia hadir sebagai pembelajaran yang
mendewasakan bagi perjalanan politik Indonesia. Konsekuensi logis Pancasila sebagai

dasar negara adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila

sebagai ideologi negara. Saputri (dalam Hidayah et al., 2022) Di sisi lain, perubahan
terus terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia di dunia. Revolusi era kini

merubah kehidupan terutama yang berhubungan dengan masyarakat. Naikoo et al.

(dalam Hidayah et al., 2022 ).
Indonesia emokrasi dengan dasar negara Pancasila tidak lepas dari “drama”

tantangan pelaksanaan demokrasi era kini. pelaksanaan demokrasi di berbagai negara
dapat di pengaruhi oleh berbagai fundamen yang menjadi penyangga pelaksanaan

demokrasi negara tersebut.yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan merupakan amanat dari Pancasila. Aziz (dalam Hidayah
et al., 2022) dan tantangan bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia kini adalah

demokrasi Indonesia yang tanpa meninggalkan nilai nilai pancasila.

Ciri Demokrasi Pancasila adalah “1) Kedaulatan penuh berada di tangan rakyat, 2)
Menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat dan gotong royong, 3) Pengambilan

keputusan harus dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, 4) Tidak

mengenal adanyasistem partai pemerintahan dan oposisi, 5) Adanya pengakuan dan
penyelarasan antara hak dan kewajiban, 6) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, 7)

Ketidaksetujuan rakyat terhadap kebijakan dan aturan yang dibuat pemerintah

disalurkan melalui para wakil rakyat. Segala bentuk demonstrasi dan pemogokan tidak
dikehendaki sebab lebih banyak menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak yang

terlibat, 8) Pemilu dilaksanakan secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia),

BAB 4 DEMOKRASI | 96