Page 105 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN
P. 105
tertuang dalam hokum-hukum yang berlaku (Ias Muhlashin, 2020). Demokrasi yang
menerapkan konsep Negara hukum adalah sistem pemerintahan dimana seluruh
tindakan pemerintah dan warga Negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, di
mana hukum digunakan sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan.
Indonesia merupakan Negara hukum tertulis dalam UUD 1945, khususnya dalam
pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara indoneia adalah Negara hukum”.
Hukum merupakan aturan tertinggi yang harus diikuti oleh semua orang
termasuk pemerintah. Hukum harus berdasarkan keinginan rakyat, aspirasi rakyat,
dan untuk rakyat. Setiap warga Negara harus mendapatkan dan mengikuti hukum
yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini berarti bahwa semua orang memiliki hak yang
sama untuk dilindungi dan diadili oleh hukum. Dalam Negara hukum tidak ada
satupun pihak termasuk pemerintah yang berada diatas hukum, dan hak hak asasi
manusia dijamin secara hukum yang adil dan dijalankan secara konsisten. Prinsip
utama Negara hukum adalah supremasi hukum, yang berarti bahwa semua tindakan
pemerintah dan individu harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Tidak ada
satupun orang atau lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak, dan hukum harus
dipatuhi oleh seua pihak tanpa terkecuali. Hukum harus jelas tidak ambigu dan
dapat di prediksi hukum yang berlaku harus dirumuskan secara trtulis, diterapkan
dengan konsisten, dan diketahui oleh warga Negara sehingga mereka dapat
memahami hak dan kewajiban mereka.
8 Demokrasi dengan Peradilan yang merdeka dan tak memihak
Dalam prinsip negara hukum, independensi peradilan merupakan unsur penting
untuk memastikan adanya peradilan yang adil dan tidak memihak. Tujuan dari
independensi ini meliputi dua hal utama: pertama, ketidakberpihakan, di mana
hakim dan pengadilan harus membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta
tanpa adanya pengaruh dari kepentingan pribadi (Fadillah, 2023). Demokrasi
dengan peradilan yang merdeka bermakna bahwa beroperasi secara independen
serta bebas dari pihak manapun manapun termasuk pemerintah, kelompok
kepentingan atau individu sehingga dapat memberikan peluang kepada semua pihak
untuk diperlakukan secara adil dan seimbang. Dalam demokrasi ini, peradilan
berfungsi sebagai penjaga keadilan yang objektif dan adil, memastikan bahwa
hukum diterapkan secara konsisten dan bahwa setiap individu diperlakukan setara.
BAB 4 DEMOKRASI | 93
