Page 168 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

d. Ketetapan MPR

Rumusan mengenai hak asasi manusia di Indonesia juga tercantum di dalam
Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan

Ketetapan MPR tersebut muncul lah Undang-Undang baru yang mengatur masalah

hak asasi manusia yaitu Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini merupakan undang-undang

yang sangat erat kaitannya dalam proses berjalannya hak asasi manusia di

Indonesia. Setelah diyakini bahwa ternyata hak asasi manusia merupakan sesuatu
yang wajib ada di sebuah negara dan harus benar-benar dijaga dan dilindungi, maka

di Indonesia muncullah undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak
asasi manusia yaitu Undang-Undang Nomor 26b Tahun 2000.

e. Peraturan Perundang-undangan
Pembahasan mengenai hak asasi manusia di Indonesia juga terdapat dan

tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang hak

asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang
merupakan undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses

berjalannya hak asasi manusia di Indonesia, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999
ini dikatakan sebagai undang-undang yang sangat penting dalam hak asasi manusia

di Indonesia sebab undang-undang ini isinya sangat lengkap dan jelas dalam

mengatur masalah hak asasi manusia di Indonesia.
Adapun hak-hak yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

antara lain: hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan

diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa
aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan

hak anak. Dari sini saja kita bisa melihat keseriusan Indonesia dalam menegakkan

hak asasi manusia, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini
maka hak asasi manusia pada setiap individu warga negara akan terjamin dengan

jelas dan pasti. Yang jelas seperti yang kita ketahui saat ini bahwa rumusan hak asasi

manusia masuk di dalam UUD 1945 dengan begitu semakin kuat jaminan hak asasi
manusia di Indonesia. Selanjutnya tugas negara adalah memastikan bahwa hak asasi

manusia tersebut benar-benar terlaksana dengan baik tanpa ada perbedaan antara
satu dengan yang lainnya dari setiap warga negara dan negara selanjutnya bertugas

BAB 6 SEJARAH PERJUANGAN BANGSA | 154