Page 204 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN
P. 204
Adapun cara-cara bangsa Indonesia mengadakan hubungan dengan bangsa lain
adalah dengan hubungan perjanjian internasional, baik bilateral, maupun multirateral,
dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Perundingan (Negotiation)
Menurut tata cara yang berlaku, suatu perundingan dapat diwakili dengan
membawasurat kuasa penuh. Surat kuasa penuh adalah surat dokumen yang
dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang dalam suatu Negara, baik untuk
mengadakan perundingan, menerima, maupun mengesahkan suatu naskah
perjanjian, atau menyatakan persetujuan Negara untuk terikat perjanjian tersebut.
Perundingan dapat diwakili oleh kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan duta
besar. Mereka tidak harus memperlihatkan surat kuasa penuh. Perjanjian bilateral
biasanya disebut talk, sedangkan perundingan dalam rangka perjanjian multilateral
disebut diplomatic comference atau konferensi.
2. Tahap Penandatangan (Signature)
Setelah perundingan selesai, maka dilakukan penerimaan atau penandatanganan
naskah perjanjian. Dalam perundingan multilateral, penandatanganan naskah
perjanjian cukup dilakukan dengan dua pertiga suara dari peserta yang hadir,
kecuali jika ditentukan lain dalam perundingan itu. Penandatanganan merupakan
suatu tindakan yang sangat penting artinya. Hal tersebut akan menentukkan, apakah
dengan ditandatanganinya perjanjian dianggap telah mengikat atau tidak.
3. Tahap Pengesahan (Ratification)
Setelah perjanjian ditandatangani oleh wakil-wakil Negara yang turut serta dalam
perundingan, naskah perjanjian itu dibawa masing-masing Negara untuk dipelajari.
Apakah isi atau materi sudah memenuhi kehendak atau tidak, apakah utusan yang
telah diberikan kuasa penuh tidak melampaui batas-batas kewenangan. Jika isi atau
materi telah diangggap memenuhi atau sesuai dengan kepentingan nasional dari
negara yang bersangkutan, maka negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) menguatkan atau mengesahkan perjanjian yang telah ditandatangani
oleh wakil-wakil yang telah berkuasa penuh. Tindakan pengesahan disebut
ratifikasi.
Selain perjanjian internasional yang dibuat dengan tiga tahapan di atas, ada juga
pendapat pihak lain yang menyatakan bahwa perjanjian internasional dibuat melalui
BAB 9 GLOBALISASI DAN KERJA SAMA ANTAR BANGSA | 190