Page 204 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN
P. 204

Adapun  cara-cara  bangsa  Indonesia  mengadakan  hubungan  dengan  bangsa  lain

               adalah dengan hubungan perjanjian internasional, baik bilateral, maupun multirateral,
               dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

               1.  Tahap Perundingan (Negotiation)

                   Menurut  tata  cara  yang  berlaku,  suatu  perundingan  dapat  diwakili  dengan
                   membawasurat  kuasa  penuh.  Surat  kuasa  penuh  adalah  surat  dokumen  yang

                   dikeluarkan  oleh  penguasa  yang  berwenang  dalam  suatu  Negara,  baik  untuk

                   mengadakan  perundingan,  menerima,  maupun  mengesahkan  suatu  naskah
                   perjanjian, atau menyatakan persetujuan Negara untuk terikat perjanjian tersebut.

                   Perundingan dapat diwakili oleh kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan duta
                   besar. Mereka tidak harus memperlihatkan surat kuasa penuh. Perjanjian bilateral

                   biasanya disebut talk, sedangkan perundingan dalam rangka perjanjian multilateral

                   disebut diplomatic comference atau konferensi.
               2.  Tahap Penandatangan (Signature)

                   Setelah  perundingan  selesai,  maka  dilakukan  penerimaan  atau  penandatanganan

                   naskah  perjanjian.  Dalam  perundingan  multilateral,  penandatanganan  naskah
                   perjanjian  cukup  dilakukan  dengan  dua  pertiga  suara  dari  peserta  yang  hadir,

                   kecuali  jika  ditentukan  lain  dalam  perundingan  itu.  Penandatanganan  merupakan
                   suatu tindakan yang sangat penting artinya. Hal tersebut akan menentukkan, apakah

                   dengan ditandatanganinya perjanjian dianggap telah mengikat atau tidak.

               3.  Tahap Pengesahan (Ratification)
                   Setelah perjanjian ditandatangani oleh wakil-wakil Negara yang turut serta dalam

                   perundingan, naskah perjanjian itu dibawa masing-masing Negara untuk dipelajari.

                   Apakah isi atau materi sudah memenuhi kehendak atau tidak, apakah utusan yang
                   telah diberikan kuasa penuh tidak melampaui batas-batas kewenangan. Jika isi atau

                   materi  telah  diangggap  memenuhi  atau  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dari

                   negara  yang  bersangkutan,  maka  negara  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan
                   Rakyat (DPR) menguatkan atau mengesahkan perjanjian yang telah ditandatangani

                   oleh  wakil-wakil  yang  telah  berkuasa  penuh.  Tindakan  pengesahan  disebut

                   ratifikasi.


                   Selain  perjanjian  internasional  yang  dibuat  dengan  tiga  tahapan  di  atas,  ada  juga
               pendapat  pihak  lain  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  internasional  dibuat  melalui




                                                    BAB 9 GLOBALISASI DAN KERJA SAMA ANTAR BANGSA | 190
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208