Page 205 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

dua tahapan yaitu perundingan (negotiation) dan penandatanganan (signature).

Menurut Mochtar Kusumatmaja perjanjian dengan dua tahap tersebut biasanya bersifat
lebih sederhana artinya perjanjian itu tidak begitu penting dan tidak memerlukan

penyelesaian yang cepat seperti perjanjian perdagangan yang berjangka pendek.

Perjanjian internasional dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu:
1. Treaty contract, yaitu perjanjian atau kontrak dalam hukum pedata. Perjajian ini

hanya akan berakibat kepada hak dan kewajiban pihak yang mengadakan

perjanjian. Contoh perjanjian ini adalah dwi kewarganegaraan, perjanjian
perbatasan, perjajian perdagangan, perjanjian pemberantasan penyelundupan, dan

sebagainya.
2. Law making treatis, yaitu perjanjian yang meletakan ketentuan atau kaidah hukum

bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Misalnya konvensi Jenewa tahun

1949 tentang perlindungan korban perang, Konvensi Vienna tahun 1961 tentang
hubungan diplomatik, Konvensi Hukum Laut tahun 1958.

Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional terikat oleh perjanjian

yang dibuat itu. Dalam hal ini berlaku adagium atau semboyan yang sangat terkenal
dalam konteks perjanjian internasional yaitu Pacta Sun Servanda, yang artinya

perjanjian atau persetujuan antar Negara harus ditaati. Jika perjanjian itu tidak
dilaksankan atau diingkari oleh salah satu pihak atau beberapa pihak yang terlibat

dalam perjanjian tersebut, maka akan menimbulkan sengketa internasional. Dilihat dari

sisi hukum, pelanggaran perjanjian oleh suatu pihak peserta sama sifatnya dengan
pembatalan perjanjian, dengan perbedaan bahwa pembatalan berlaku untuk seluruh

perjanjian, sedangkan pembatalan atau penagguhan adalah sebagai akibat dari

pelanggaran oleh peserta lain dapat dilakukan untuk sebuah perjanjian.
Hubungan dan kerjasama luar negeri adalah segala kegiatan yang menyangkut

aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan

daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik,
organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau Warga Negara Indonesia

(Dapartemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2006). Dari penjelasan di atas, kita dapat

mengetahui bahwa yang namanya hubungan dan kerjasama luar negeri ataupun
kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral itu adalah segala kegiatan

yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di
tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

BAB 9 GLOBALISASI DAN KERJA SAMA ANTAR BANGSA | 191