Page 109 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD
P. 109
b) Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita
politiknya.
c) Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah.
d) Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling sedikit di
seperempat jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu harus
sekurang-kurangnya, seperempat dari jumlah daerah tingkat II seluruh wilayah
RI.
e) Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai.
f) Presiden berhak membubarkan partai, yang programnya diarahkan untuk
merongrong politik pemerintah atau yang secara resmi tidak mengutuk anggota
partai yang membantu pemberontakan.
Mendekati tahun 1965 kegiatan PKI semakin aktif. Diantara seluruh partai
politik yang semakin redup. Kemajuan pesat dari PKI runtuh seketika saat terjadi
kejadian Lubang Buaya. Pada tanggal 30 September 1965 PKI menculik 7 Jendral
TNI AD dan melakukan pembantaian yang tak berperikemanusiaan.
3. Partai Politik Masa Orde Baru
Berakhirnya kekuasaan presiden Soekarno yang diserahkan kepada Jendral TNI
AD bernama Soeharto maka masa dimulainya Orde Baru. Terjadi perubahan dalam
tubuh partai yang dilakukan pertama kali adalah dirombaknya tokoh Partai PNI,
yaitu dengan menyisihkan tokoh-tokoh yang dekat dengan penguasa. Serta muncul
partai baru, yaitu Partai Muslim (PERMUSI) yang merupakan partai penampung
aspirasi politik umat Islam. Pemilihan umum tahun 1971 diikuti 9 partai politik dan
golongan karya. Golongan karya adalah partai baru yang mendapat dukungan
pemerintah dan ABRI. ABRI mendominasi partai Golongan Karya. Pada tahun 1973
terjadi peleburan partai politik atau fusi. Melalui UU No. 3 Tahun 1973 pemerintah
menyederhanakan jumlah partai dengan kebijakan fusi partai. Empat partai politik
Islam yaitu NU, Parmusi, Partai Serikat Islam, dan Perti bergabung menjadi Partai
Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lainnya yaitu PNI, Partai Kristen
Indonesia, Pemilihan umum pertama masa Orde Baru tahun 1971 dirancang untuk
mencapai tujuan ganda: memformalkan sistem politik pada setiap tingkat
BAB 4 DEMOKRASI | 103
