Page 110 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD
P. 110
didominasi oleh birokrasi, dengan Presiden Soeharto dan Angkatan Bersenjata
memegang kendali kekuasaan tetapi berbagi dengan pejabat sipil.
4. Partai politik Masa Orde Demokrasi
Menerapkan kembali sistem multipartai. Partai politik juga diperkenankan untuk
tidak harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi partai. Pada tahun 1999 tercatat
sebanyak 141 partai politik dan 48 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk
dapat mengikuti Pemilu. Akan tetapi, terjadi permasalahan dalam ideologi partai,
dalam menghadapi pemilu sehingga membuat partai menjadi pragmatis dan secara
perlahan berubah menjadi partai catch-all dengan berusaha menggandeng semua
kalangan masyarakat sebagai pemilih. menerapkan kembali sistem multipartai.
Partai politik juga diperkenankan untuk tidak harus menjadikan Pancasila sebagai
ideologi partai. Pada tahun 1999 tercatat sebanyak 141 partai politik dan 48 di
antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat mengikuti Pemilu. Akan tetapi,
terjadi permasalahan dalam ideologi partai, dalam menghadapi pemilu sehingga
membuat partai menjadi pragmatis dan secara perlahan berubah menjadi partai
catch-all dengan berusaha menggandeng semua kalangan masyarakat sebagai
pemilih.
Dapat disimpulkan bahwa Partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki tujuan
untuk mewujudkan cita-cita nasional, menjaga keutuhan negara, dan
mengembangkan kehidupan demokrasi yang berbasis pada Pancasila. Sejarah
perkembangan partai politik di Indonesia mencakup beberapa periode, mulai dari
Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga pasca-Reformasi, di
mana masing-masing periode memiliki karakteristik dan tantangannya sendiri. Saat
ini, tantangan terbesar bagi partai politik adalah untuk tetap konsisten dengan nilai-
nilai Pancasila dalam menghadapi dinamika politik yang berubah-ubah, termasuk
transisi menuju sistem multipartai yang lebih terbuka.
G. Pendidikan Demokrasi
Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan
masyarakat untuk memfasilitasi individu ataupun warga negara agar
memahami,menghayati,mengamalkan,dan mengembangkan konsep,prinsip dan nilai-
nilai demokrasi sesuai dengan status dan peran-peran kemasyarakatannya.
BAB 4 DEMOKRASI | 104
